GIZI BURUK :
Antara Kesadaran, Kompensasi, dan Resentralisasi )*
BAGAIKAN sebuah tamparan keras menghentak, ketika kasus gizi buruk (baca:busung lapar) yang sedang kita alami menjadi konsumsi publik di seluruh pelosok negeri ini. Yah, tamparan keras! Tamparan yang juga dirasakan oleh anda dan saya, bagi bapa, mama, kaka, adi, beta, lu, dan kitong apa dan dimanapun posisi kita. Mengapa? Di dalamnya tersirat ‘aib’ yang sukar untuk dilukiskan. Betapa tidak, negeri yang kaya dengan sumber daya ini, kaya dengan batu berwarna, kaya dengan ternaknya, harum mewangi dengan cendananya, memiliki ahli nanoteknologi, dan sederet kebanggaan lain yang jarang dan tak banyak dijumpai di belahan negeri ini, namun seakan dianggap tidak mampu menopang keberlangsungan kehidupan rakyatnya dalam satu pemenuhan elemen mendasar dalam hidup. Mendasar dan mendesak, pemenuhan dan ketersedian pangan yang adequate komposisinya. Media massalah yang pertama-tama mengeksposnya. Media massa, cetak maupun elektronik hampir setiap hari menjadikannya sebuah Head line. Bukan karena tanpa sebab, rasa penasaranlah yang mungkin menghinggapi benak insan pers kita, diikuti hasrat agar kasus ini dapat dengan cepat terselesaikan dengan penyadaran di semua lapisan masyarakat. Sebuah hasrat yang mestinya mendapat perhatian semua kita.
Pola Pikir dan Perilaku Masyarakat
Kesadaran dapat timbul dari interaksi dan pengaruh dari berbagai hal, di antaranya adalah pengalaman dan kebiasaan yang teradopsikan. Modal awal dari lahirnya sebuah kesadaran menurut ROGERS, seorang ahli perubahan perilaku adalah penerimaan, bila maknanya diperhalus berarti : keterbukaan diri terhadap inovasi. Nah, media penerimaan yang sesuai dalam konteks ini adalah komunikasi, informasi dan edukasi. Di antara ketiga unsur itu pendidikan lah yang sering menjadi pilihan favourite ketika sebuah studi/penelitian yang menggali sebab-akibat suatu masalah dilakukan. Berbagai kajian, studi, dan penelitian di bidang kesehatan masyarakatpun menunjukkan rendahnya strata pendidikan yang melatari timbul dan berkembangnya kasus masalah kesehatan. Sehingga, pada kesempatan lain acapkali variabel pendidikan ini adalah variabel yang tidak perlu diajukan lagi dalam sebuah studi, karena hampir dapat dipastikan jawabannya jelas dan pasti adalah pendidikan sebagai sebuah variabel determinan.
Perubahan pola pikir dan perilaku akan nampak pada sikap keterbukaan diri menerima pengalaman-pengalaman baru yang dengan bijaknya dipraktikkan, ditindaklanjuti, dan dibudayakan oleh masyarakat. Pada aras dasar masyarakat kita, penyampaian komponen-komponen pendidikan, informasi kesehatan, dan komunikasi-komunikasi kesehatan itu dibebankan kepada kader-kader Pos pelayanan Terpadu (Posyandu), yang dilaporkan saat ini lagi ‘mati suri’. Mati surinya Posyandu dan kader tidak lain yang menjadi faktor pemicunya adalah minimnya dukungan yang didapatkan sebagai imbas dan kompensasi dari pelaksanaan otonomi. Dengan kata lain ujung tombak perubahan perilakupun tenggelam dengan ketidakberdayaannya. Sangat ironis, ironis memang apalagi ketika kita simak pemberitaan media massa beberapa hari lalu yang memberitakan adanya rencana pemerintah pusat (baca: Menkes RI) yang ingin menarik wewenang dan delegasi kembali terhadap kewenangan pembiayaan dan pendanaan sektor kesehatan ke pusat (Re-Sentralisasi) yang beberapa tahun ini telah diujicobakan kepada pemerintah-pemerintah daerah. Pikiran awam saya menyatakan, hal ini pun adalah implikasi yang masih harus didebat. Bukankah kita seringkali harus belajar dari sebuah pengalaman pahit untuk mampu tangguh, mandiri, dan belajar, dibandingkan harus ‘disuapin’ terus oleh Jakarta?Dan bukankah ini menajamkan kembali kecenderungan kebijakan kepada bentuk penyeragaman yang melawan semangat pencarian jati diri, kemampuan kreatifitas dan kemandirian daerah?Memang mark up terjadi dimana-mana, akan teapi bukankah itupun juga terjadi ketika zaman desentralisasi yang notabene adalah karena ketidakmampuan dan disfungsalitas monitoring penyelengaraan proyek-proyek kesehatan kala itu?Anda dan saya memiliki pretensi bervariasi untuk mampu menjawabnya dan berharap ini baru sebatas wacana saja.
Pola pikir dan perilaku buruk dalam bidang gizi kesehatan masyarakat yang kerap terjadi diantaranya adalah dalam kebiasaan pemenuhan kebutuhan makan anggota rumah tangga yakni adanya kecenderungan masyarakat lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan kepada sang bapak dan atau juga ibu dalam pembagian porsi dan komposisi bahan makanan, sementara sang anak disepelekan. Padahal komponen gizi dalam makanan bagi anak-anak dan balita sendiri bertujuan sebagai katalisator pertumbuhan, penyempurnaan fungsi-fungsi sel tubuh termasuk otak, jantung, hati, dan organ-organ tubuh lainnya. Sementara itu, untuk orang dewasa yang pada dasarnya hanya berguna dalam fungsi pemeliharaan jaringan tubuh kadang lebih diprioritaskan. Nah, sangatlah keliru bila porsi dan komposisi serta asupan orang dewasa lebih kita nomor satukan, dibandingkan untuk pemenuhan porsi, komposisi, dan asupan makan termasuk gizi bagi anak-anak dan atau balita kita nomor sepatukan. Pengamatan lain penulis masih dalam wilayah kita, yaitu pada beberapa kasus ada kecenderungan masyarakat memelihara ternak yang jumlahnya sedikit di areal rumah, bukan untuk menopang kebutuhan pangan keluarga dan asupan gizi balita, akan tetapi lebih ke arah pemenuhan kebutuhan lain yang sesungguhnya masih dapat ditunda, misalnya untuk menaikan ‘Gengsi’ dalam kegiatan sumbang-menyumbang untuk kepentingan-kepentingan kultural dalam sebuah kumpul-keluarga.
Biostatistika kasus gizi
Sebagai sebuah informasi awal kasus Gizi buruk yang terjadi di NTT telah menimpa lebih dari 1% balita (sekedar untuk diketahiu:Apabila prevalensi dan atau insidensi kasus gizi buruk menyentuh angka > 1% pada sebuah wilayah telah dapat golongkan wilayah tersebut status kesehatan masyarakatnya buruk dan kasus yang ada harus segera ditangani ( emergency). Kantor Dinas Kesehatan Provinsi NTT melalui pers dan penyiaran stasiun TV swasta menginformasikan bahwa 11,96 % atau 55.543 balita dari + 464.000 balita NTT telah mengalami kasus kekurangan gizi; 11.048 balita menunjukkan Gizi Buruk (2,37%) 241 balita mengalami marasmus,dan diberitakan pula telah menelan korban tujuh balita meninggal dunia (Pos Kupang 15 Juni 2005). Dari data tersebut, yang kita yakini bukanlah sebuah biostatistik kosong dapat kita interpretasikan sendiri dan juga dapat diramalkan ke beberapa tahun mendatang, apa yang akan terjadi pada dunia pendidikan kita. Hampir pasti, kembali dunia pendidikan akan mengelus dada ketika nilai-nilai UAS, UAN, dan SPMB naradidik kita menunjukan bobot dan nilai yang rendah dan jauh di bawah angka dan rata-rata nasional. Jangan heran apabila Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Indeks/HDI) kita jika dilakukan proses eleminisi kembali akan menempati posisi yang tidak aman atau dalam katagori terancam terdegradasi ke divisi rendahan, seperti pada kompetisi bola kaki, misalnya. Itulah kompensasi dari beribu implikasi yang mungkin timbul. Sebuah langkah mundur!
Arah dan harapan ke depan
Dalam tulisan lain saya yang telah pernah dimuat pada kolom opini di harian ini setahun lalu, hampir terbukti apa yang pernah saya takutkan akan sebuah Utopia kita menuju NTT dan atau Indonesia Sehat 2010 dalam kegelimangan kasus demi kasus kesehatan masyarakat kita, DBD di Kota dan Kabupaten Kupang yang mewabah, campak di Kabupaten Alor, rabies di Ngada dan Manggarai, rawan pangan karena gagal panen di tujuh Kabupaten, menjadikan usang dan lusuh semangat kita, demikian gambaran saya. Ke depan banyak yang dapat kita lakukan, akan tetapi di kekinian kita masih harus berbenah melalui sebuah penerimaan diri. Membuka diri akan setiap inovasi, masukan dan informasi, serta teladan-teladan baru dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Yang datangnya, mungkin saja dari mereka yang sedikit lebih dahulu tahu, ataukah lebih muda, dan mungkin juga adalah lawan politik kita dalam menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) tahun ini. Bagi saya dan awam tentunya akan memilih pemimpin yang tidak tunarungu, tunadaksa, dan tunawicara dalam mereflesikan kompleksitas permasalahan kemasyarakatan yang mungkin saja saat ini lagi dipropagandakan lewat jalur dan mimbar-mimbar kampanye. Saya pun tergelitik dengan salah satu isi pesan singkat pada kolom Curhat yang mengajak para pemilih untuk memilih calon pemimpinya tidak BUSUNG DADA akan tetapi peduli pada masyarakat yang lagi BUSUNG LAPAR.
Aneka ragam inovasi baru pemenuhan kebutuhan pangan telah banyak disosialisasikan di antaranya penganekaragaman pangan pokok dari beras kepada bahan pangan subtitor (umbi dan ketela pohon), diversifikasi pertanian lahan kering, peternakan untuk kebutuhan keluarga, pembagian porsi makan yang adequate gizinya bagi kelompok umur riskan gizi kurang, serta teknologi pangan dan gizi lainnya yang menumpuk di taman baca dan perpustakaan-perpustakaan kantor,kampus dan dinas. Inovasi dapat saja lahir di perut bumi flobamora sendiri, inovasi baru agar kasus gagal panen tidak terulang, misalnya. Efek ikutan dari gagal panen di hampir seluruh kabupaten di NTT telah menanti yakni kekurangan ketersediaan pangan pokok, yang pada gilirannya kejadian busung lapar mungkin akan terjadi lagi. Penyelesaiannya bukan menjadi tanggungjawab dan tugas tunggal Kantor Dinas Kesehatan saja, akan tetapi merupakan tanggungjawab dan penyelesaian yang secara holistik dapat dilakukan oleh semua kita, termasuk anda dan saya dimanapun kita ada dan bekerja, kini dan esok. Teori ini telah lama dibumikan akan tetapi masih dan musti saja tidak mampu dipraktikkan. Entah apa penyebabnya?
Menutup tulisan ini, saya berharap sebuah rekomitmen dari semua lini. Sebuah komitmen yang disertai kesadaran kolektif (dan bukan kemampuan individu semata) yang mampu menguburkan kesadaran dan keniscayaan akan ketidakhadiranya sebuah civil society yang sehat sejahtera untuk setidak-tidaknya mampu memenuhi kebutuhan mendasarnya, yang sudah sejak dahulu kala didiseminasikan oleh Maslow dalam teorinya.
*) di tulis ketika issu gizi buruk di NTT dan Kupang mencuat Tahun 2005
